Badan Hukum Klub Profesional, Pentingkah?

Badan Hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan Recht Persoon.  Badan Hukum merupakan subyek hukum, artinya Badan Hukum adalah perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan hukum seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat menggugat dan digugat di muka hukum. (Soebekti)

Tahun 2011 menjadi tonggak perubahan yang cukup mendasar dalam persepakbolaan di Indonesia. Menteri Dalam Negeri kala itu mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2011 yang pada intinya menghentikan dana APBD yang digunakan untuk membiayai klub sepakbola profesional. Dengan begitu, klub dituntut mencari “nafkah” sendiri untuk menyambung hidupnya. Regulasi FIFA-AFC mengenai legalitas mengharuskan klub profesional untuk memiliki badan hukum. Dengan istilah badan hukum, berarti tidak bisa berbentuk CV, Firma, apalagi Usaha Dagang (UD). Klub haruslah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, atau Yayasan. Namun apabila melihat trend yang ada, klub-klub di Liga Indonesia memilih PT sebagai badan hukumnya.

Lalu, setelah mengetahui fakta-fakta tersebut, penulis yang seorang pandemen PSIM Yogyakarta tentu memiliki beberapa pertanyaan. Pertama, apakah PSIM sudah memiliki PT yang terdaftar di Kemenkumham sebagai kewajiban mentaati regulasi? Kalau punya, apa nama PT yang dimiliki PSIM saat ini? Dan selanjutnya, bagaimana kepengurusan dan siapa saja pemegang sahamnya? Tentu kita ber-husnudzon bahwa PSIM memiliki legalitas dengan memiliki PT yang terdaftar di Kementrian Hukum dan Ham. Sehingga memenuhi syarat sebagai  klub yang professional, bukan semi-profesional, apalagi amatir.

Dengan memiliki Perseroan Terbatas, akan jelas diketahui mana saja yang merupakan aset atau harta kekayaan yang dimiliki klub dan mana kekayaan pribadi pengurusnya. Apalagi suporter PSIM, dalam hal ini Brajamusti dan Mataram Independent, berpeluang memiliki saham di tubuh PT tersebut atau dengan kata lain turut memiliki klub secara sah dimata hukum. Selain itu, PSIM akan dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti membayar pajak, melakukan kontrak pemain, melakukan hubungan sponsorship dengan perusahaan, memiliki rekening bank atas nama klub, dan masih banyak lagi kemudahan yang akan didapat.

Dapat dibayangkan, apabila tidak memiliki badan hukum bagaimana cara PSIM selama ini melakukan perbuatan hukum? Apakah atas nama dan oleh perseorangan saja? Lalu sebagai warga negara yang bijak, bagaimana dengan pajak yang harus dibayarkan? Serta kepada siapa hak-hak yang seharusnya diterima PSIM selama ini diberikan? Yang terakhir, apakah klub dapat dikatakan profesional apabila belum berbadan hukum? Besar harapan penulis dan mungkin pandemen PSIM lainnya agar pertanyaan-pertanyaan tersebut terjawab dengan seiring berjalannya waktu. Apabila masih ada yang berpikir aspek hukum tidaklah penting, maka perlu diingat bahwa Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Oleh karena itu, aspek legal dalam sebuah klub sepakbola profesional sangatlah penting.

Besar harapan penulis agar segala sesuatu ada di dalam tubuh Laskar Mataram terkelola dengan baik dan profesional. Salah satunya dengan memperbaiki legalitas klub. Siapa yang tidak ingin PSIM kembali ke habitatnya di kasta tertinggi persepakbolaan nasional? Masa iya pendiri PSSI kalah dengan klub generasi millenial seperti Borneo FC dan Bali United? Apa tidak capek harus selalu memupus harapan untuk naik kasta dan kembali deg-degan berharap selamat dari jurang degradasi? Memang benar kita tim tua, namun harus tetap mengikuti dinamika persepakbolaan nasional. Umur boleh tua, tapi jangan jadi kolot dan menyebalkan!


Ditulis oleh Pratiwa W. Maharsy

Grafis oleh Dimas Allan Z

Leave a Reply

%d bloggers like this: