“Mandala Krida adalah rumah kami, dibangun dengan harapan, dirusak oleh korupsi”
Kalimat itu muncul pada sebuah poster yang ditempel di ruang publik Yogyakarta. Menariknya, poster tersebut tidak berbicara tentang nilai proyek atau angka kerugian negara. Ia berbicara tentang rumah.
Bagi orang yang tidak mengikuti sejarah sebuah klub sepak bola, stadion mungkin hanyalah bangunan dengan tribun, lapangan, lampu, dan pintu masuk. Tetapi bagi banyak orang Jogja, terutama mereka yang tumbuh mengikuti PSIM, Mandala Krida adalah tempat yang sakral. Ia adalah tempat di mana orang-orang yang tidak saling mengenal dapat berdiri berdampingan selama sembilan puluh menit, menyanyikan lagu yang sama, meneriakkan nama yang sama, lalu pulang dengan perasaan bahwa mereka baru saja menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada diri mereka sendiri. Bagi mereka Mandala Krida bukan sekedar tempat menonton PSIM berlaga. Mandala Krida adalah ruang tempat identitas dibentuk dan dirawat.
Karena itu, ketika Mandala Krida terseret dalam kasus korupsi, yang rusak dalam pengalaman mereka bukan hanya sebuah proyek pembangunan. Melainkan hubungan emosional antara manusia dengan sebuah tempat.
Dalam dokumen hukum, kasus korupsi memiliki bahasa hukumnya sendiri. Ada pengadaan, persekongkolan, tersangka, putusan, kerugian negara, dan proses hukum yang berjalan bertahun-tahun. Namun pengalaman psikologis manusia jauh lebih rumit daripada itu. Banyak suporter PSIM yang mungkin tidak pernah membaca laporan audit atau mengetahui detail proyek tetap merasakan kemarahan yang nyata. Mengapa?
Salah satu jawabannya terletak pada cara orang memaknai Mandala Krida itu sendiri. Henri Tajfel dan John Turner (1979), melalui teori identitas sosial, menjelaskan bahwa manusia tidak selalu memahami dirinya sebagai individu yang berdiri sendiri. Dalam kondisi tertentu, identitas kelompok dapat menjadi bagian penting dari cara seseorang memahami siapa dirinya. Manusia tidak hanya berpikir dalam kategori “aku”, tetapi juga “kita”.
Sepak bola adalah salah satu ruang yang sangat kuat untuk menghasilkan “identitas” semacam itu. Di tribun, seseorang mungkin tidak tahu nama orang yang berdiri di sebelahnya. Mereka bisa berbeda usia, pekerjaan, kelas sosial, bahkan tidak pernah bertemu di luar pertandingan. Tetapi selama pertandingan berlangsung, perbedaan itu dapat menjadi tidak penting. Mereka memiliki simbol yang sama, lagu yang sama, warna yang sama, dan yang paling penting ruang yang sama. Dan disitulah peran Mandala Krida menjadi salah satu tempat di mana “identitas” tersebut diproduksi berulang kali.
Di sana tersimpan kemenangan dan kekalahan, pertemanan yang lahir di tribun, ritual pertandingan, ingatan atas pertandingan-pertandingan lama, serta harapan terhadap klub. Karena itu, makna sebuah stadion tidak berhenti pada fungsi infrastrukturnya. Ia menampungpengalaman yang, dari waktu ke waktu, melekat pada identitas orang-orang yang menggunakannya. Ketika ruang yang memiliki makna semacam itu kemudian terseret dalam praktik korupsi, yang dipersoalkan bukan lagi semata-mata bagaimana sebuah proyek dibangun atau berapa besar kerugian yang ditimbulkan. Tetapi sesuatu yang lebih mendasar: perasaan bahwa sebuah ruang yang dianggap penting telah diperlakukan secara tidak adil.
Perasaan semacam inilah yang membantu menjelaskan mengapa protes terhadap kasus korupsi Mandala Krida bisa lahir. Bert Klandermans (1997) menjelaskan bahwa protes tidak selalu berangkat dari perhitungan kerugian material. Di balik protes terdapat grievance: persepsi bahwa sesuatu yang dianggap penting telah dilanggar atau diperlakukan secara tidak adil.
Ini membantu menjelaskan mengapa seseorang tidak harus membaca laporan audit untuk merasa marah terhadap kasus Mandala Krida. Ia mungkin tidak mengetahui seluruh detail pengadaan. Ia mungkin tidak memahami konstruksi hukum mengenai kerugian negara. Tetapi ia tahu satu hal yang jauh lebih sederhana: tempat yang ia anggap sebagai rumah tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Perasaan itu menjadi semakin nyata ketika persoalan hukum stadion berimbas langsung pada kehidupan sepak bola di kota Jogja. Mandala Krida masih terkendala status hukumnya dan belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan untuk menjadi kandang PSIM, sehingga klub harus bermain di luar stadion yang selama ini dipahami sebagai rumahnya.
Di titik tersebutlah, korupsi berhenti menjadi sesuatu yang abstrak. Ia memperoleh bentuknya. Ia menjadi jarak yang harus ditempuh untuk menonton pertandingan. Ia menjadi stadion lain yang harus disebut sebagai kandang. Ia menjadi kuota penonton yang dibatasi dan bahkan mungkin menjadi hal hal lain yang dianggap dapat mengganggu PSIM dalam mengarungi kompetisi.
Karena itulah kemarahan tersebut dapat dipahami sebagai group-based anger: kemarahan yang muncul ketika sesuatu yang menjadi bagian dari identitas kelompok dipersepsikan telah diperlakukan secara tidak adil (Mackie, Devos, dan Smith, 2000). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa emosi semacam ini memiliki karakter yang berbeda dari rasa takut atau kesedihan. Jika rasa takut cenderung mendorong orang untuk menghindar, kemarahan kolektif justru meningkatkan dorongan untuk bersuara dan melakukan perlawanan (Van Zomeren et al., 2004).
Namun kemarahan kolektif tidak berhenti sebagai emosi. Ia membutuhkan ruang sosial agar dapat dipelihara dan diberi makna bersama. Itu sebabnya kemarahan terhadap Mandala Krida terus menemukan hidupnya dalam percakapan sehari-hari. Ia hadir dalam obrolan selepas pertandingan, diskusi antar-suporter, unggahan media sosial, hingga berbagai bentuk kritik di ruang publik.
Melalui ruang-ruang tersebut, perasaan yang semula berada dalam pengalaman individu perlahan memperoleh bahasa yang dapat dipahami dan dibagikan oleh orang lain. Pada 2026,proses itu terlihat semakin nyata ketika kritik mengenai Mandala Krida tidak lagi hanya beredar dalam percakapan, tetapi hadir secara fisik di ruang kota melalui spanduk, mural, dan berbagai pesan visual.
Salah satu contohnya adalah aksi mural serentak yang secara eksplisit membawa tuntutan “Usut Tuntas Korupsi Mandala Krida”, sementara tulisan lain menggunakan bahasa “Bring Us Back Home”. Sebuah banner lain bertuliskan, “Tali pusar ada di Mandala, sampai kapan disita?”
Pilihan kata yang muncul dalam berbagai ekspresi tersebut menarik untuk dicermati. Yang hadir bukan bahasa mengenai kontrak, tender, atau audit. Yang muncul justru rumah, pulang, harapan, bahkan “tali pusar”. Kalimat semacam itu tidak bekerja seperti bahasa laporan hukum. Ia bekerja seperti bahasa ingatan dan kekerabatan. “Tali pusar” bukan istilah yang lazim digunakan untuk membicarakan sebuah proyek pembangunan, tetapi justru karena itulah ia penting. Ia mengubah stadion dari sekadar infrastruktur menjadi sesuatu yang hidup: tempat seseorang merasa terhubung dengan sejarah, pengalaman, dan kotanya sendiri.
Hal serupa juga terlihat dalam bahasa kritik khas Jogja. Mural bertuliskan “Hire King?” ungkapan dalam bahasa walikan yang merujuk pada “Piye, King?” mengubah kritik terhadap kekuasaan menjadi sesuatu yang lebih dekat dengan percakapan sehari-hari. Ia tidak menggunakan bahasa birokrasi atau jargon hukum, melainkan bahasa yang akrab bagi orang-orang yang hidup di kota Jogja.
Di sinilah kemarahan publik mengalami transformasi penting. Ia tidak lagi hanya berbentuk perasaan individual, tetapi mulai memiliki kosakata bersama. Orang-orang tidak sekadar berbagi rasa marah; mereka mulai berbagi cara untuk mengungkapkan apa yang membuat mereka marah.
Klandermans (1997) menyebut proses semacam ini sebagai consensus formation: proses ketika individu-individu membangun pemahaman bersama mengenai suatu persoalan sosial. Sebelum sebuah keluhan dapat berkembang menjadi tuntutan kolektif, orang-orang perlu terlebih dahulu menemukan bahasa yang memungkinkan mereka mengenali pengalaman masing-masing sebagai bagian dari persoalan yang sama.
Dalam pengertian ini, kemarahan terhadap Mandala Krida bukanlah sesuatu yang muncul secara spontan. Ia tumbuh, dipertahankan, dan menyebar melalui jaringan sosial yang menghubungkan suporter dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana ditunjukkan William Gamson (1992), realitas politik tidak hanya dibentuk oleh institusi formal, tetapi juga oleh percakapan sehari-hari yang berlangsung di antara warga.
Mungkin itu sebabnya kasus Mandala Krida terus meninggalkan jejak dalam ingatan publik. Yang dipersoalkan suporter PSIM bukan semata bagaimana sebuah stadion dibangun, melainkan bagaimana sebuah ruang yang selama ini membantu mereka mengenali diri sebagai bagian dari sebuah “kita” terseret ke dalam praktik yang dianggap melanggar prinsip keadilan.
Pada akhirnya, stadion memang terbuat dari beton. Namun maknanya tidak pernah berhenti pada benda mati tersebut. Ia hidup dalam ingatan, identitas, dan relasi sosial yang tumbuh di sekitarnya. Dalam pengertian itulah, kasus Mandala Krida menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merusak institusi dan anggaran. Dalam kasus-kasus tertentu, ia juga merusak simbol-simbol yang membuat orang-orang yang tidak saling mengenal dapat berdiri berdampingan dan mengatakan: ini rumah kita.
Sumber Pustaka
Gamson, W. A. (1992). Talking politics. Cambridge University Press.
Klandermans, B. (1997). The social psychology of protest. Blackwell.
Mackie, D. M., Devos, T., & Smith, E. R. (2000). Intergroup emotions: Explaining offensive action tendencies in an intergroup context. Journal of Personality and Social Psychology, 79(4), 602–616.
Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. Brooks/Cole.
Van Zomeren, M., Spears, R., Fischer, A. H., & Leach, C. W. (2004). Put your money where your mouth is! Explaining collective action tendencies through group-based anger and group efficacy. Journal of Personality and Social Psychology, 87(5), 649–664.
Oleh: Yuda
